Etika Pelayanan Publik di Indonesia

Abstrak
 Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat sebagai pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan aparat dalam pelayanan publik.
 Kata Kunci : Pelayanan publik, Etika, Norma 
 
 Abstract
 Public services are all activities in order to fulfill basic needs in accordance with the basic rights of every citizen and resident of an item, service and / or administrative service provided by service providers related to the public interest. Communities as customers have needs and expectations in the performance of professional public service providers. The task of the Central Government and Regional Government is to provide public services that are able to satisfy the public. The implementation of decentralization and regional autonomy policies in Indonesia has resulted in regional governments having responsibility and authority in determining minimum service standards. The fundamental problems in the process of public service in Indonesia are about ethics. There is no universal standard on norms or ethics and sanctions that specifically regulate violations committed by the authorities in public services.
 Keywords : Public Service, Ethic, Norm