Search for a command to run...
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan ( archipelagic state ) terbesar di dunia yang berada di posisi silang dunia di antara dua benua dan dua samudera, memiliki luas wilayah perairan dan yurisdiksinya mencapai 6,4 juta Km2. Dengan perairan yang luas maka Indonesia harus siap menghadapi ancaman yang berasal dari dan melalui laut. Bentuk ancaman yang timbul berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak menutuk kemungkinan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan dengan banyaknya pintu-pintu masuk melalui perairan laut. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana implementasi penanganan ancaman di perairan saat ini, sehingga tujuan dari paper ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi pertahanan laut menghadapi ancaman di perairan Sulawesi Tenggara dan untuk menemukan cara terbaik agar pelanggaran yang terjadi dilaut dapat ditekan semaksimal mungkin. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pendekatan fenomenologis dengan menggunakan penerapan faktor struktur birokrasi teori implementasi kebijakan publik George C. Edward. Hasil analisis pembahasan menunjukkan bahwa setiap entitas yang menangani pelanggaran yang terjadi di perairan Sulawesi Tenggara memiliki struktur Birokrasi masing-masing yang dalam penerapannya masih terjadi tumpeng tindih dan terjadinya ego sektoral dilapangan, sehingga dalam implementasi penanganan pelanggaran yang terjadi di perairan Sulawesi Tenggara tidak ada sinkronisasi struktur birokrasi antar entitas. Sebagai rekomendasi strategi pertahanan laut yang efektif untuk diterapkan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran di laut serta meminimalisir ancaman di perairan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara membetuk jalinan koordinasi antar entitas penegak hukum dilaut sebagai jejaring kerja dengan menunjuk satu entitas sebagai driver force dan membangun zonasi patroli untuk pengawasan dan pengendalian laut Sulawesi Tenggara. Kata Kunci: Driver Force , Entitas, Strategi Pertahanan Laut, Struktur Birokrasi