IMPLEMENTASI ONE ROOF SYSTEM DI PENGADILAN PAJAK: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MEWUJUDKAN PERBAIKAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang “one roof system” di Pengadilan Pajak merupakan momentum penting untuk mencapai keadilan bagi wajib pajak. Putusan ini menegaskan kembali esensi Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum untuk mencari keadilan, bukan sekadar alat pemerintah untuk mengamankan pendapatan negara. Terbitnya putusan ini menjadi sarana reformasi untuk memperbaiki permasalahan dalam penyelesaian sengketa pajak mulai dari tingkat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Pajak, hingga Mahkamah Agung. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah utama: Pertama, apakah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang “one roof system” di Pengadilan Pajak sudah cukup untuk memberikan perbaikan penyelesaian sengketa pajak. Kedua, Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak dari tingkat DJP, Pengadilan Pajak, hingga Mahkamah Agung, serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan “one roof system” di Pengadilan Pajak memberikan dampak positif pada transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa pajak. Namun, penerapan sistem ini saja belum cukup. Masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar keadilan bagi para pencari keadilan dapat terwujud sepenuhnya dalam sistem penyelesaian sengketa pajak.