IMPLEMENTASI KEWENANGAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS

Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjaga stabilitas sistem politik nasional. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melalui Divisi Penyelesaian Sengketa, memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya mekanisme kompetisi elektoral yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu dalam menangani persoalan hukum kepemiluan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap literatur akademik, regulasi terkait, dan dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa telah diimplementasikan dalam berbagai tahapan proses Pemilu, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, sinkronisasi regulasi, serta rendahnya pemahaman hukum dari peserta Pemilu. Meskipun demikian, terdapat pula faktor pendukung berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi. Optimalisasi kewenangan divisi tersebut menjadi urgensial untuk meningkatkan integritas hasil Pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral di Indonesia.