KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN RENCANA PERDAMAIAN ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk mengajukan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian dengan kreditur, guna menghindari proses kepailitan. Dalam praktiknya, pelaksanaan rencana perdamaian sering kali menghadapi masalah hukum yang dapat mengganggu kepastian hukum, terutama terkait mekanisme voting oleh kreditur dan pengesahan rencana perdamaian melalui putusan homologasi oleh pengadilan. Permasalahan yang muncul meliputi ketidakjelasan dalam pengelompokan kreditur, keberatan terhadap hak suara, serta potensi penyalahgunaan mekanisme voting, seperti pembuatan kreditur fiktif dan pengalihan piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepastian hukum ditegakkan dalam pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU, dengan meneliti regulasi, praktik pengadilan, dan peran pihak terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum PKPU di Indonesia masih belum cukup memberikan kepastian hukum, terutama terkait mekanisme voting dan pengesahan rencana perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap proses PKPU untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.