Kehalalan Kripto Menurut Muhammadiyah: Penjelasan dan Penerapannya untuk Praktisi Web 3

Materi ini membahas kerangka penilaian kehalalan aset kripto menurut pendekatan Muhammadiyah dengan menekankan pemisahan antara teknologi blockchain sebagai infrastruktur dan aset kripto sebagai objek transaksi. Kripto diposisikan sebagai harta (māl mutaqawwām) sehingga hukum asal pemanfaatannya adalah mubah muqayyad, yaitu boleh tetapi terikat syarat-syarat syariah. Kehalalan transaksi kripto ditopang oleh dua pilar utama, yakni keabsahan objek dan kehalalan mekanisme transaksi. Pada sisi objek, aset dinilai layak apabila memiliki fungsi nyata, seperti penyimpanan nilai, utilitas, tata kelola, atau dukungan terhadap infrastruktur teknologi; sebaliknya, aset yang terkait ekosistem haram, skema penipuan, perjudian, atau token tanpa utilitas yang murni spekulatif dinilai tidak memenuhi syarat. Pada sisi mekanisme, transaksi spot atas aset yang halal pada dasarnya dibolehkan, sedangkan futures, margin, leverage, short selling, pump-and-dump, dan crypto lending berbasis imbal hasil tetap dipandang bermasalah karena mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau penjualan atas barang yang tidak dimiliki. Kajian ini juga menunjukkan bahwa beberapa praktik Web3 memerlukan pembedaan hukum yang lebih rinci, seperti liquidity providing, staking pools, native validator staking, dan airdrop, yang statusnya bergantung pada struktur akad, sumber imbalan, serta substansi aktivitas yang difasilitasi. Pada akhirnya, materi ini menegaskan pentingnya literasi, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap hukum negara dalam aktivitas kripto, termasuk pembatasan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Kata kunci: aset kripto, hukum Islam, Muhammadiyah, Web3, DeFi, staking, transaksi syariah