DISKURSUS PERAN MENTERI KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH OLEH LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

Penelitian ini mengkaji peran Menteri Keuangan sebagai Pembina Indonesia Investment Authority (INA) dalam perspektif hukum keuangan negara. Posisi ganda Menteri Keuangan sebagai Pembina INA sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengawas INA mencerminkan peran strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara fungsi pengelolaan fiskal dan perannya sebagai pengawas investasi pemerintah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dasar kewenangan, prosedur, dan substansi kewenangan Menteri Keaungan sebagai Pembina INA berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dikaitkan dengan hukum keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembinaan oleh Menteri Keuangan bersifat atributif, sah secara hukum, dan merupakan manifestasi kehadiran negara dalam pengelolaan keuangan publik dan investasi pemerintah. Pada masa yang akan datang, pelaksanaan Pembinaan INA masih memerlukan penguatan sistem hukum, baik dari aspek struktur kelembagaan, substansi hukum antara lain melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman dan tata cara Pembinaan INA, maupun penguatan budaya kelembagaan yang menekankan profesionalisme dan integritas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum keuangan negara serta menjadi masukan praktis bagi upaya reformulasi kebijakan pembinaan dan tata kelola investasi pemerintah melalui INA.