HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Hubungan antara negara dan warga negara adalah elemen fundamental pada sistem demokrasi Indonesia. Demokrasi bukan hanya menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga menegaskan peran warga negara sebagai subjek aktif dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Tujuan penulisan artikel adalah guna menganalisis konsep hubungan negara dan warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia, peran negara dalam menjamin hak-hak warga negara, serta peran dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi. Studi ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diambil melalui penelaahan terhadap buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu mulai dari mereduksi data, menyajikan data, serta menarik simpulan secara tersistem. Temuan memperlihatkan bahwasanya hubungan negara dan warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia bersifat timbal balik serta berlandaskan konstitusi. Negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan membuka ruang partisipasi politik warga negara, sementara warga negara berkewajiban melaksanakan hak serta kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Namun demikian, hubungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum, dinamika partisipasi politik, serta pengaruh perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penguatan pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran konstitusional adalah strategi penting guna menguatkan demokrasi Indonesia